Mengunjungi Kembali Visi Pembangunan yang Kabur

Presiden Jokowi menaruh harapan besar pada Kabinet Indonesia Maju yang baru saja dia bentuk. Di termin kedua masa baktinya, Presiden Jokowi dan tim perlu memperjelas arah dan visi pembangunan yang ingin dicapai. Di tengah arus globalisasi yang seakan tidak tertahan, negara-negara berkembang merasakan tarikan dari pusaran-pusaran kekuatan yang ada di kancah geopolitik dunia. Bagaimanapun, negara-negara berkembang termasuk Indonesia harus memiliki acuan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang cocok dan ideal untuk Indonesia. Dan sebelum berbicara soal teknis kebijakan, pembangunan harus punya keberpihakan yang jelas: untuk siapa?

Indonesia tidak bisa berdiam karena terus bertambahnya jumlah populasi dan jumlah angkatan kerja usia produktif. Di sisi lain, Indonesia tidak bisa begitu permisif memuluskan agenda-agenda negara lain yang ingin menancapkan pengaruhnya, mengkapitalisasi pasar Indonesia, dan mengencangkan hegemoni kekuatannya, baik di level nasional maupun regional. Pemerintah harus mencoba membuka mata bahwa ada preseden-presenden yang mungkin terjadi (foreseeable) sehingga dapat dihindari dan bahkan dicarikan solusinya sedari dini.

Di sini peran ruang diskusi dan kritisi atas kebijakan yang sudah ada menjadi penting, mengingat elemen penduduk terdidik yang makin besar. Semakin banyak anak muda yang telah melihat langsung dan merasakan pengalaman-pengalaman hidup, serta belajar di luar negeri yang bisa diambil hikmahnya.

Di tataran akademis, proses belajar dan interaksi mancanegara (international exposure) telah membuka wawasan para pelajar Indonesia di luar negeri untuk lebih bijak melihat tren dan dinamika yang terjadi di negara-negara maju dan merefleksikannya pada keadaan Indonesia hari ini, sejauh ini. Di tataran teknis, ekosistem riset yang sinergis dan kucuran investasi pada teknologi-teknologi baru telah lama menjadi amunisi utama negara maju untuk terus mengembangkan ekonomi berbasis inovasi. Sehingga di sini, ada kesejalanan antara diskursus akademis dan praktik di lapangan, baik di level masyarakat maupun di level kebijakan.

Indonesia telah dianugerahi sumber daya alam yang melimpah. Berada di antara rangkaian gunung aktif dengan tanah yang subur, di sabuk khatulistiwa dengan limpahan sinar mentari, dan berbentuk kepulauan dimana sumberdaya peraian menjadi kekayaan tersendiri, Indonesia sudah semestinya menjadi negara bermodal besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dalam kacamata kesinambungan dan kedaulatan, serta memainkan peran penting di dalam lingkup ekonomi dan politik regional dan internasional. Tapi, sumber daya alam saja tidaklah cukup. Dunia dewasa ini telah berkembang menjadi gelanggang kemajuan teknologi, dimana negara-negara (termasuk negara berkembang) berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dan terbaik.

Tidak hanya itu. Perlombaan dalam kemajuan teknologi juga dapat dikaitkan dengan bagaimana manusia bisa meningkatkan produktivitasnya dan menjaga lingkungan di saat bersamaan. Di sini kemudian, ada gaya tarik-menarik antara peningkatan kualitas hidup dan penurunan kualitas alam, serta antara percepatan pertumbuhan ekonomi dan pelebaran jurang kesenjangan. Pertumbuhan-kesenjangan, kemajuan teknologi-kerusakan lingkungan, dan beberapa elemen tukar-menukar (trade-off) yang harus diperkirakan dalam membuat kebijakan yang seharusnya tidak hanya berpihak pada kemajuan dan angka-angka tapi juga pada pemerataan dan peningkatan kualitas hidup manusia secara keseluruhan.

Dalam tarik-menarik yang terjadi, di sinilah peran manusia sebagai representatif—pemimpin yang mewakili yang banyak (demokrasi). Terlebih, untuk kaum terdidik, sudah menjadi fitrah dalam dirinya untuk memberi dan menularkan apa yang dia tahu baik dan berfaedah kepada orang lain sehingga ‘tahu’ menjadi ‘laku’ yang mewujud dalam kenyataan dengan usaha kolektif. Usaha tersebut mungkin memakan waktu. Namun begitulah kiranya esensi kehidupan, tidak ada makan siang gratis.

Terlebih, tahun 2019 adalah momen penentu kemana arah perubahan Indonesia, dimana sudah ada pelajaran yang bisa diambil di 5 tahun ke belakang. Pemerintahan Jokowi sudah melakukan investasi demi investasi, baik secara fisik maupun sumber daya manusia, untuk mengejar ketertinggalan dan bersiap keluar dari jebakan kelas menengah (middle-income trap) dan memanfaatkan bonus demografi. Bagaimanapun, dalam hal ini, belum ada gambaran yang konkret ke mana Indonesia akan dibawa, apakah menjadi negara maritim yang mampu mengoptimalkan sumber daya laut dan mempertahankan kedaulatan perairannya, negara industri yang mampu bersaing tidak hanya dengan sumber daya manusia (SDM) yang murah tapi juga kemajuan dan penguasaan teknologi, atau menjadi negara agraris yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara berkesinambungan dengan mengoptimalkan sumber daya alam (SDA) pertanian, perkebunan, peternakan, dan hutan?

Sebenarnya Indonesia sudah memulai mendisrupsi status quo dengan dukungan untuk menyekolahkan anak-anak bangsa yang kompeten untuk menuntut ilmu yang tinggi di kampus-kampus terbaik dunia lewat program beasiswa seperti LPDP maupun kerja sama bilateral dalam misi kebudayaan dan pendidikan. Hanya saja peta jalan (roadmap) atau gambaran besar tujuan bersama itu kabur, seakan mengesampingkan pilar-pilar ideologi Indonesia Pancasila, khususnya sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang terlihat sekilas di dunia maya adalah pemerintah Indonesia berjuang mengikuti tren yang ada dan mengadopsi banyak jargon seperti Revolusi Industri 4.0, start-up digital, dan sebagainya, tanpa benar-benar menilik dimana kaki ini seharusnya berpijak dan kemana badan akan dibawa melangkah.

Menanggapi hal ini, diperlukan kontribusi kaum terdidik berupa analisa akademis, studi komparatif, dan suntikan ide-ide segar dari rumpun ilmu sosial humaniora, ekonomi, lingkungan, sains dan teknologi, yang merupakan pelajaran (lesson learned) yang didapat di ruang kelas (hasil sintesa studi akademis dan produksi pengetahuan yang terjadi dalam diri pribadi) maupun kajian kolektif yang menawarkan angin segar kemajuan berdasarkan data, pengetahuan, dan temuan-temuan yang relevan.

Keluar dari konotasi ‘kebijakan’ yang terkesan politis dan sarat agenda (vested interest), anak-anak muda yang sudah mengenyam pendidikan tinggi bisa melemparkan wacana dan analisa kritis kebijakan, proposal konseptual (proof of concept), maupun kajian teknis yang bisa dijadikan pertimbangan dalam merumuskan, menyesuaikan, dan memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia di masa kini dan yang akan datang. Lewat komunitas maupun organisasi seperti Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) atau kelompok studi tematik, diharapkan ide-ide itu bisa digodok melalui kajian kolektif ataupun proses peer review, sehingga sari pikiran dalam lebih matang dan berimbang (well rounded) serta tepat sasaran dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia, peningkatan kualitas hidup, stabilitas ekonomi dan sosial, serta pendayagunaan kekuatan-kekuatan Indonesia sebagai bangsa dan negara.

Menutup paparan di atas, penulis merasa Indonesia perlu mengunjungi kembali tiga poin penting yang ada dalam pengantar buku “Showcase state: the illusion of Indonesia’s accelerated modernisation (1973)” yang masih sangat relevan terkait definisi pembangunan Indonesia. Pertama, untuk siapa manfaat “pembangunan” yang diimpikan. Kedua, bagaimana cara mewujudkannya. Ketiga, apa saja elemen “pembangunan” yang ingin dikejar. Pembangunan sekadar melihat angka agregat pertumbuhan ekonomi adalah sebuah kenaifan. Sebelum membahas apa dan bagaimana, pembangunan harus punya keberpihakan yang jelas: untuk siapa? (/niv)

 

Penulis,

Bening Tirta Muhammad

Kandidat doktor Sustainable Earth, Nanyang Technological University

Awardee LPDP PK-33

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*