MATA GARUDA LPDP Menolak Revisi UU KPK Yang Melemahkan Independensi KPK

Revisi UU KPK yang telah disahkan oleh DPR RI dan disetujui oleh Presiden RI telah menimbulkan keresahan di masyarakat, dan mendorong aksi pergerakan dari berbagai daerah untuk menolaknya. Menyikapi situasi tersebut, Mata Garuda LPDP (organisasi yang menaungi alumni penerima beasiswa S2 dan S3 LPDP di dalam dan luar negeri) secara tegas menolak revisi UU KPK yang sangat berpotensi melemahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia, dan dengan ini kami meringkas sikap kami dalam tiga poin:

  1. Menolak revisi UU KPK yang secara jelas melemahkan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi;
  2. Mendukung Presiden untuk membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan. Apabila diperlukan Presiden dan DPR dapat merancang kembali revisi UU KPK yang mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi. Alumni penerima beasiswa LPDP siap untuk terlibat aktif dalam proses jika dibutuhkan
  3. Bila Presiden tidak berkenan membatalkan revisi UU KPK yang telah disahkan, kami akan mendukung adanya pengajuan gugatan pembatalan revisi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pernyataan sikap tersebut kami ambil setelah mengaji revisi UU KPK, yang terlihat melemahkan dan membatasi independensi KPK. Selain itu, kami melihat proses pengesahan revisi UU KPK terkesan terburu-buru padahal revisi UU KPK tersebut akan berdampak terhadap iklim investasi di Indonesia.

Berdasarkan data Komisi Anti Korupsi KPK pada 2018, para pelaku tindak pidana korupsi terbanyak merupakan anggota DPR dan DPRD. Oleh karenanya, proses kilat yang dilakukan oleh DPR dan pemerintah dalam mengesahkan dan menyetujui revisi UU KPK itu layak menjadi sorotan dan tanda tanya yang besar. Dalam prosesnya pengesahan revisi UU KPK, Presiden hanya membutuhkan waktu 6 hari untuk menerbitkan Surat Presiden yang menyetujui pembahasan revisi UU KPK, dan DPR hanya membutuhkan 11 hari untuk mengesahkan revisi UU KPK tersebut. Pemerintah adalah eksekutif sedangkan DPR adalah legislatif, dua instansi yang berbeda dan seharusnya saling memberikan nilai check and balances. Meninjau dari singkatnya waktu pengesahan yang terjadi, kami tidak melihat adanya proses check and balances yang sehat dalam proses pengesahan revisi UU KPK tersebut.

Saat ini ada dua cara untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut, yaitu (i) Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (“PERPPU”), atau (ii) ajukan gugatan pembatalan atas revisi UU KPK ini ke MK. Namun, kami sangat kecewa menyoal Presiden yang sempat menyampaikan mengenai kemungkinan tidak akan menerbitkan PERPPU untuk membatalkan revisi UU KPK tersebut. Bahkan, Kepala Staf Kepresidenan juga sempat menyatakan bahwa pemerintah menganggap KPK sebagai penghambat aktivitas investasi di Indonesia. Hal ini kami yakini tidak sesuai dengan fakta dan dasar dibentuknya KPK. Keberadaan KPK yang independen dan tegas justru sangat diperlukan dalam mendukung investasi di Indonesia. Menurut penelitian Brada, Drabek, Mendez, & Perez (2019), adanya tindakan korupsi di suatu negara memiliki dampak yang negatif pada Foreign Direct Investment (FDI) di negara tersebut. Hal tersebut dikarenakan, adanya korupsi akan meningkatkan biaya dari perusahaan multinational company (MNC) dalam melakukan bisnis di negara tersebut. Kondisi ini pun terjadi di Indonesia. Terbukti dengan adanya kasus-kasus korupsi suap dan gratifikasi yang dilakukan oleh anggota DPR dan pemerintah terkait perizinan dan pelaksanaan proyek investasi yang masih dikeluhkan investor untuk berinvestasi di Indonesia (Mcmahon & Cervantes, 2011). Apabila permasalahan korupsi belum mampu diatasi dengan kondisi Indonesia yang belum juga mampu mengatasi permasalahan investasi tersebut, maka iklim investasi di Indonesia pun akan terus berdampak negatif. 

Selain bertujuan untuk mendorong investasi di Indonesia, independensi KPK juga diperlukan karena korupsi seolah telah membudaya di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia yang sebenarnya telah dilakukan sejak masa Presiden Soekarno melalui Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 (ACCH, 2017). Namun demikian, permasalahan korupsi masih menjadi permasalahan yang belum dapat diatasi di Indonesia hingga saat ini. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah, tetapi bukan dengan mengurangi gerak KPK. KPK menunjukkan kinerjanya yang semakin baik dalam mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari skor dan peringkat Corruption Perception Index di Indonesia cenderung membaik. Pada tahun 2018, skor Corruption Perception Index Indonesia 38 atau meningkat satu poin dibandingkan tahun 2017 dengan peringkat 89 dari 180 negara atau meningkat sembilan peringkat dibandingkan tahun 2017 (Transparency International, 2018). Corruption Perception Index merupakan indeks yang memperlihatkan persepsi tingkat korupsi di sektor publik berdasarkan pandangan ahli dan pelaku bisnis, sehingga secara tidak langsung memperlihatkan persepsi kemudahan berinvestasi. Terkait dengan Corruption Perception Index, Denmark selalu menduduki peringkat pertama sebagai negara terbebas dari korupsi di dunia. Salah satu hal yang menyebabkan Denmark terbebas dari korupsi adalah adanya pengadilan Denmark yang independen dan sangat dihormati (Gan Integrity, 2017). Hal tersebut menunjukkan bahwa independensi lembaga penegak hukum sangat diperlukan jika suatu negara ingin terbebas dari korupsi. Independensi tersebut pun perlu diaplikasikan pada KPK sebagai lembaga yang berfokus pada pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, independensi pada lembaga seperti KPK sangat diperlukan oleh Indonesia. Terlebih, selama ini KPK telah diawasi oleh publik, keuangan diaudit oleh BPK, kinerja diawasi DPR melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP), dan secara berkala melaporkan kinerja kepada Presiden. Oleh karena itu, revisi UU KPK yang cenderung melemahkan dan membatasi independensi KPK wajib dibatalkan dan apabila diperlukan setelahnya DPR bersama dengan Presiden dapat merencanakan kembali revisi UU KPK yang justru mendukung kinerja KPK dalam memberantas korupsi. 

Berikut kami juga sampaikan tanggapan kami atas nama Mata Garuda LPDP terkait beberapa poin dalam perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (revisi UU KPK) yang kami anggap krusial untuk ditinjau ulang

  1. Definisi KPK pada Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 revisi UU KPK secara jelas memperlihatkan kontradiksi dimana KPK dikatakan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun namun dimasukkan dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Definisi ini memperlihatkan secara tidak langsung ruang independensi KPK menjadi terbatas. 
  2. Pembentukan dan pengangkatan anggota dewan pengawas yang tidak sesuai dan memiliki kewenangan yang dapat melemahkan kewenangan KPK sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 12 B, Pasal 12 C, 21 ayat (1) huruf a, Pasal 37 A, Pasal 37 B ayat (1) huruf b, Pasal 37 D huruf, Pasal 37 E ayat (1) dan (2) dan Pasal 37 F ayat (4) revisi UU KPK. Hal ini dikarenakan, kebijakan-kebijakan tersebut mengurangi independensi dan ruang gerak KPK dalam menangani tindak pidana korupsi.
  3. Ketentuan tidak berdasar terkait ketentuan usia Pimpinan KPK (Pasal 29 huruf e revisi UU KPK)
  4. Pasal 40 ayat (1) revisi UU KPK  yang menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, yang mana hal ini menunjukkan pembatasan atas kewenangan KPK dengan hanya memberikan jangka waktu terbatas dalam menangani kasus korupsi di Indonesia
  5. Mengembalikan Pasal 21 ayat (5) UU KPK yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penyidik dan penuntut umum.
  6. Pasal 1 ayat (6), Pasal 24 ayat (2) revisi UU KPK yang menyatakan bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara yang berpotensi konflik kepentingan dan mengurangi independensi KPK dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum korupsi.
  7. Pasal 43 dan Pasal 43 A revisi UU KPK yang membatasi bahwa penyidik KPK hanya dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, instansi pemerintah lainnya, dan/atau internal Komisi Pemberantasan Korupsi, serta mewajibkan persyaratan menjadi penyelidik diselenggarakan oleh KPK dengan bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Hal ini berpotensi menghilangkan independensi KPK karena dipengaruhi oleh lembaga lain.
  8. Pasal 45 dan Pasal 45 A revisi UU KPK yang membatasi bahwa penyidik KPK hanya dapat berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, dan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi, serta mewajibkan persyaratan menjadi penyidik diselenggarakan oleh KPK bekerja sama dengan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Ketentuan ini juga mengurangi independensi KPK sebagai penegak hukum korupsi dan bahkan berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi di internal KPK.
  9. Pasal 12 ayat (2) revisi UU KPK yang secara jelas membatasi kewenangan KPK hanya pada tingkat penyelidikan, dimana Pasal 12 ayat (2) UU KPK yang sebelumnya memberikan kewenangan pada KPK yang luas pada tingkat penyelidikan sampai pada penuntutan. 
  10. Pasal 10 ayat (2) yang menyatakan bahwa peraturan kewenangan supervisi KPK akan diatur dalam Peraturan Presiden tidaklah tepat, dikarenakan kewenangan supervisi KPK ini sifatnya hubungan kelembagaan negara yaitu antara KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, sehingga harusnya diatur dalam Undang-Undang.

Demikian rilis ini kami sampaikan dan berharap dapat menjadi pertimbangan bagi perumus kebijakan di Indonesia. Semoga penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat teratasi secara tuntas dan mampu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Jakarta, 27 September 2019

 

Falma Kumalasari

Ketua Mata Garuda LPDP Pusat

 

Narahubung:

Syafrullah Hamdi (082277700045) – Ketua Kelompok Kerja Isu Hukum Mata Garuda LPDP

Hatta Himawan (08118688835) – Koordinator Kominfo Mata Garuda LPDP

 

Referensi:

ACCH. (2017). Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.

Brada, J. C., Drabek, Z., Mendez, J. A., & Perez, M. F. (2019). National Levels of Corruption and Foreign Direct Investment. Journal of Comparative Economics,47(1), 31–49. https://doi.org/10.1016/j.jce.2018.10.005

Gan Integrity. (2017). Denmark Corruption Report. Diambil dari https://www.ganintegrity.com/portal/country-profiles/denmark/

KPK. (2018). Anggota DPR Paling Banyak Terjerat Kasus Korupsi. Diberitakan 5 Desember 2018 dari https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/12/05/anggota-dprdprd-paling-banyak-terjerat-kasus-korupsi

KPK. (2019). Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Profesi/Jabatan. Diambil 25 September 2019, dari https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan

Mcmahon, F., & Cervantes, M. (2011). Survey of Mining Companies. North, 100.

Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index, 16. Diambil dari http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*