Analisis Kebijakan Anggaran Terhadap Gagalnya Program Strategis Pemerintah Daerah

Fenomena gagalnya berbagai program strategis di kalangan pemerintah daerah saat ini selalu menjadi focus of interest kritikan publik. Kebijakan anggaran (budgeting policy) selalu menjadi determinan yang paling disorot oleh publik. Filosofis dasar dalam kebijakan anggaran adalah domain strategi seorang pemimpin dalam penggunaan anggaran berbasis outcome, sehingga memunculkan feedback yang jelas bagi sasaran atau target dari penggunaan anggaran tersebut, yaitu sustainable development bagi publik (Dwiyanto, 2006).

Saat ini, sistem yang menunjukkan evaluasi kinerja organisasi dan penggunaan anggaran masih banyak menggunakan laporan formal seperti pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari lembaga yang berwewenang, sehingga pemerintah menjadi fokus dan sibuk bekerja secara rutinitas pada tataran administratif semata demi mendapatkan status tersebut. Fenomena tersebut sudah menjadi trend di kalangan pemerintah daerah.

Sistem evaluasi tersebut kurang tepat untuk mengoptimalkan manfaat anggaran bagi publik. Sistem tersebut pada dasarnya bersifat administratif dan hanya fokus pada audit atau pencarian kelemahan dalam tataran penggunaan anggaran pada sebuah instansi atau pemerintah daerah tanpa melihat anggaran tersebut dibelanjakan untuk keperluan urgensi atau tidak bagi publik.

Sistem tersebut juga tidak menyentuh ranah substantif kinerja pemerintah yaitu bagaimana polarisasi pemerintah dalam bekerja dan kemudian menghasilkan tujuan yang sudah terencana untuk publik melalui kebijakan dan program yang telah ditetapkan (Kurniawanyah, 2017). Artinya bahwa laporan-laporan formal tersebut hanya mengacu pada satu sub bagian kinerja pemerintah, tidak mencakup pada sub-sub substantif lainnya, sehingga yang seharusnya dievaluasi atau diukur kinerjanya namun tidak terdeteksi oleh sistem pengawasan tersebut. Sebuah fenomena yang kontra produktif antara penghargaan dengan outcome dari kebijakan anggaran yang tidak tepat guna. Akibatnya terjadi fiscal gap diamana Pemda belum mampu memanfaatkan resource yang dimiliki untuk memperbesar penerimaan daerah.

Persoalan Mendasar Sistem Penganggaran

            Semenjak pemerintah mengharuskan setiap lembaga pemerintah menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja (performance budgeting  system) melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sepertinya muncul angin segar bagi publik terhadap sistem kerja pemerintah, sebab sistem tersebut lebih menekankan kepada output dan outcome kinerja pemerintah yang didasarkan kepada anggaran yang ada. Penganggaran berbasis kinerja  merupakan suatu  pendekatan dalam sistem penganggaran yang secara khusus memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut (Kumorotomo, 2008). Namun lagi-lagi sistem tersebut belum bisa sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah, sebab berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya, diantaranya adalah masalah sistem tata kelola pemerintah yang tidak mampu memperkuat atau mendukung sistem penganggaran berbasis kinerja itu sendiri.

Masalah lain juga datang pada tataran Sumber Daya Manusia, khususnya dari perspektif budaya kerja dalam lembaga atau instansi itu sendiri (Kurniawansyah, 2018). Selain itu outcome dari kinerja pemerintah tidak bisa diukur secara cepat, sehingga ukuran keberhasilan belum bisa dilihat secara cepat dan tepat (Congleton, 2015). Kondisi tersebut membuat tidak sepenuhya pemerintah dalam praktek kebijakan menggunakan sistem penganggaran berbasis kinerja. Akibatnya sistem penganggaran tradisional (traditional budgeting system) masih menjadi sistem yang tetap digunakan dalam sistem penganggaran kita, dan itulah masalah mendasar tentang sistem penganggaran saat ini.

Esensi traditional budgeting system adalah sebuah sistem yang dimana penyusunan anggaran lebih didasarkan pada kebutuhan belanja atau pengeluaran, tidak didasarkan pada pemikiran atau analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan pemerintah ataun organisasi itu sendiri (Bastian, 2017). Artinya bahwa dalam sistem tersebut, output dan outcome kinerja tidak menjadi suatu hal yang sangat penting, yang terpenting adalah bagamaimana anggaran yang sudah tersedia berhasil diserap (tidak defisit/surplus) atau dengan kata lain adalah jika serapan anggarannya bagus, maka terminologi tersebut menjadi indikator telah suksesnya program yang dijalankan, itulah tolak ukur dalam sistem tradisional. Model pertanggungjawabannya adalah dengan sistem akuntansi yang terdiri pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan pembukuan, bahkan bisa hanya melalui kuitansi yang dibuat serapih mungkin meskipun tanpa melihat output dan outcome kinerjanya.

Selain faktor sistem penganggaran tradisional, faktor “politik anggaran” sangat mempengaruhi laju tujuan pembangunan berbasis anggaran itu sendiri. Irene S. Rubin dalam The Politics of Public Budgeting (2000) mengatakan, dalam penentuan besaran maupun alokasi dana untuk rakyat senantiasa ada kepentingan politik yang diakomodasi oleh pejabat, bahwa alokasi anggaran acap juga mencerminkan kepentingan perumus kebijakan terkait dengan konstituennya. Pengaruh kuatnya elit yang berwenang dalam urusan penganggaran sangat menentukan arah pembangunan itu sendiri. Misalnya bagaimana para elit mengarahkan anggaran pembangunan kepada sektor dan daerah tertentu melalui pembahasan RAPBD yang dimulai dari “perencanaan”. Pendekatan politik dan faktor konstituen menjadi beban politk bagi elit sehingga para elit cendrung mengarahkan wewenang tersebut kepada sektor dan daerah tertentu.

Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) yang didasarkan pada undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang merupakan moment paling tepat untuk mengusulkan berbagai isu pembangunan di daerah pun justru menjadi ajang tarik ulur kepentingan para elit, pada akhirnya rakyat yang begitu semangat mengusulkan rencana pembangunan di daerahnya pun tidak tersentuh oleh pembangunan itu sendiri. Dalam menentukan keputusan program tersebut tidak lepas dari prioritas daerah-daerah tertentu melalui politik anggaran dan pengaruh konstituen. Akibatnya terjadi pembangunan yang tumpang tindih, kebijakan menjadi sporadis dan tambal sulam. Tidak heran jika ucapan “kue pembangunan hanya dirasakan oleh mereka yang dekat dengan elit saja” begitu marak di kalangan publik.

Pada posisi ini, bukan tidak mungkin pemerintah bertindak menjadi aktor budget maximize. Mengacu kepada teori yang diungkapkan oleh Gordon Tullock (1987) menyatakan bahwa kebanyakan pemerintah cenderung menjadi budget maxime, yang esensinya adalah perilaku aparat cenderung memaksimalkan anggaran untuk keuntungan tertentu, termasuk untuk kelompok yang ada di tataran pendukungnya. Pada dasarnya teori tersebut berbasis pada fenomena dunia birokrasi yang memiliki segudang patologi, terutama pada domain anggaran, sebab hanya pada pristiwa ini, oknum bisa memaksimalkan perilaku patologisnya dalam mendapatkan keuntungan pribadi maupun golongan, akibatnya tidak sedikit proyek-proyek fiktif hasil kerjasama pemerintah dan pihak tertentu memaksimalkan pengeluaran, itulah yang disebut dengan budget maximize.

Gambaran tersebut menjadi “pekerjaan rumah” sekaligus menjadi prioritas yang sangat penting bagi kepala daerah maupun bagi para kontestan yang akan maju di Pilkada mendatang, sebab kematangan sistem penganggaran sangat menentukan outcome dan impact dari kinerja seorang pemimpin. Dengan demikian skala prioritas pembangunan yang termaktub dalam visi misi atau manajemen strategis kepala daerah akan dapat dijangkau secara bijaksana. Maka sedikit demi sedikit tuntaslah janji-jani politik yang sudah menyebar ke berbagai ingatan publik. (/niv)

 

Biodata Penulis :

Heri Kurniawansyah HS.

Awardee LPDP (PK-104) Panji Candravasi

Alumni Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM.

Penulis buku Nirjara, dan Bunga Rampai Administrasi Publik

 

Sumber :

Djalil, Rizal. 2014. Akuntabilitas Keuangan daerah. RMBOOKS : Graha Pena Jakarta.

Dwiyanto, Agus. 2006. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Yogyakarta : UGM Press.

Dwiyanto, Agus. 2006 Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta : UGM Press. 

Halim, Abdullah  dan Muhammad Iqbal. 2012. Pengelolaan Keuangan Daerah.UPP STIM YKPN : Yogyakarta

Kumorotomo, Wahyudi. 2008. Desentralisasi Fiskal (Politik dan Perubahan Kebijakan 1974-2004. Kencana Prenada Media Group : Jakarta

Kumorotomo, Wahyudi, 2016 dalam fisipol.ugm.ac.id/news/mengatasi-pemborosan-birokrasi/id/. Diakses tanggal 17 Juli 2019.

Kurniawansyah, Heri. 2017. Membincang Persoalan Anggaran yang Berlarut. kabarntb.com.

Kurniawansyah, Heri. 2018. Bureaucracy Reform : The Low Performance Of Goverment Bureaucracy in the Perspective of Public Service. LHESS-18/www.heaig.org.

Mardiasmo, MBA,Ak, Dr. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. ANDI : Yogyakarta.

Roger D. Congleton. 2015. Gordon Tullock’s Implicit Analytical History of Government. Conference in Celebration of Tullock’s Scholarship : West Virginia University.

Rubin, Irene S. 2000. The Politics of Public Budgeting. Northern Illinois University : USA.

http://ema602.weblog.esaunggul.ac.id/2012/10/30/budgeting/ Buku Penganggaran Karya M. Nafarin. Diakses tanggal 18 Juli 2019.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*