Jeratan Masalah Industri Penerbangan Nasional

Geliat penerbangan Nasional Indonesia belakangan ini dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Sejumlah permasalahan pelik muncul dan saling menjerat satu sama lain. Instabilitas nilai tukar Rupiah dengan Dolar memicu kenaikan harga bahan bakar pesawat, biaya operasional penerbangan, dan biaya leasing pesawat. Beratnya biaya operasional yang harus ditanggung oleh para Maskapai, mendorong mereka untuk terus menaikkan harga tiket hingga batas atas yang diatur dalam Peraturan menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Sebagai akibatnya calon penumpang menjerit, dan jumlahnya terus merosot turun dari 21,94% di Bulan Maret 2019 ke 31,64% di Bulan Juni 2019.

Penurunan calon penumpang tersebut tidak boleh sampai terus dibiarkan, karena mobilitas orang dan barang melalui transportasi udara menjadi penghubung bagi kegiatan bisnis ekonomi, pariwisata, dan jasa-jasa. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada Bulan Maret 2019, tingkat hunian kamar hotel berbintang hanya sebesar 52,89% atau turun 4,21% dari dibandingkan bulan Maret Tahun 2018 yang sebesar 57,1%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution juga menilai bahwa harga tiket pesawat yang mahal tersebut telah mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Disebutkan bahwa akibat tingginya harga tiket pesawat, telah menghambat pertumbuhan kuartal I ekonomi Nasional hingga hanya mencapai 5,07%, dibanding sasaran di angka 5,1-5,2%. Selain itu, inflasi bulanan juga terdongkrak sebesar 0,02% pada Bulan Mei 2019 akibat kenaikan tarif angkutan udara.

Pemerintah dan para maskapai penerbangan sebenarnya bukannya tanpa upaya dalam mengendalikan tantangan tersebut. Pemerintah telah meminta kepada PT Pertamina (Persero) untuk menurunkan harga avtur bagi industri penerbangan. Walaupun berdasarkan data yang dihimpun, untuk periode Mei 2019, harga avtur Pertamina di bandara Cengkareng adalah Rp 9.243,14 per liter, dan Rp 10.169/liter di Surabaya. Harga ini lebih murah dibanding avtur Shell di bandara Singapura Rp 11.791/liter dan Bangkok Rp 10.579/liter.

Kementerian Perhubungan telah merilis aturan baru terkait tarif pesawat, melalui Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Formulasi Perhitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, yang merupakan pembaruan dari Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan Dan Penetapan Tarif Batas Atas Dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga berjadwal Dalam Negeri.

Penetapan tarif batas atas yang baru tersebut, sebenarnya juga sebagai akibat dari adanya tudingan dari Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yang juga dikuatkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Tudingan tersebut menyebut bahwa terdapat praktik duopoli dalam penentuan harga tiket pesawat.

Maskapai Nasional pada saat ini sebenarnya tengah berupaya untuk bertahan dalam mengoperasikan penerbangan akibat fluktuasi nilai Rupiah. Juliandra, Direktur Utama Cilitink menyebutkan bahwa setiap pelemahan nilai tukar rupiah sebesar Rp 100, biaya operasional perusahaan meningkat hingga 5,3 juta dolar per tahun. Sedangkan setiap kenaikan harga avtur sebesar 1 sen dolar AS maka biaya operasional naik 4,7 juta dolar AS per tahun.

Para maskapai pada saat ini mencoba bertahan dengan meningkatkan bisnis kargo, iklan di dalam ruang pesawat, dan juga melalui penghapusan bagasi gratis 20 kg menjadi 0 kg. Kebijakan maskapai tersebut, terutama pengenaan biaya atas bagasi di atas 7 kg per orang, juga mendapat reaksi negatif dari penumpang dan YLKI. Kemenhub dan DPR juga sempat memanggil para maskapai terkait pemberlakuan kebijakan tersebut.

Salah satu rencana kebijakan yang sempat dilambungkan Presiden Joko Widodo adalah mengundang masuknya maskapai luar negeri untuk membuat persaingan lebih sehat sehingga harga tiket pesawat domestik bisa turun. Gagasan ini mengundang berbagai pro dan kontra dari sejumlah pihak. Pendapat yang mendukung, melihat gagasan ini sebagai kesempatan untuk membuat persaingan yang lebih kompetitif antara para layanan penerbangan dan juga diyakini semakin banyak pemain akan semakin menarik. Namun pendapat yang menentang juga bermunculan.

Seperti pendapat dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), bahwa masuknya maskapai luar negeri di penerbangan domestik akan meningkatkan defisit neraca jasa dan defisit neraca berjalan. Sebab investasi asing yang masuk untuk mengeksploitasi pasar dalam negeri dinilai buruk bagi ekonomi nasional. Para maskapai nasional juga menyebut bahwa masuknya maskapai luar negeri akan mengganggu iklim pasar penerbangan nasional di tengah kondisi keuangan maskapai yang masih jauh dari untung. Sebaliknya para maskapai penerbangan berharap dukungan Pemerintah untuk menurunkan biaya seputar bandar udara, menurunkan harga avtur, dan mengedukasi masyarakat soal harga tiket penerbangan.

Berdasarkan kepada fakta-fakta di atas, sebenarnya terlihat bahwa jalan keluar dari belitan sejumlah tantangan ini terletak kepada kerja sama antar pihak. Pemerintah, para maskapai, dan juga para pemerhati penerbangan Nasional. Karena di dalam pemikiran masing-masing pihak tersebut, terdapat solusi-solusi yang sebenarnya telah tercetus, namun harus jelas komitmen dan tanggung jawab siapa berbuat apa. Sehingga tidak ada satu pihak yang terlalu dirugikan, dan tidak ada satu pihak mana pun yang dapat menghindar dari tanggung jawab mereka sebagai pihak yang berkepentingan. (/niv)

 

Ditulis oleh:

Adipati Rahmat

Pengajar di Universitas Indonesia

Awardee LPDP PK-78 Program Doktoral Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*