No Tax for Knowledge: Insentif Pajak Buku Untuk Peningkatan Minat Baca

Angka melek aksara di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Menurut BPS pada tahun 2016, sebanyak 95,38 persen masyarakat Indonesia di atas 15 tahun sudah memiliki kemampuan membaca dan sudah merata. Hal ini dapat dilihat dari  angka melek aksara empat provinsi paling timur di Indonesia (Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) yang mampu mencapai 91,42 persen. Dibandingkan dengan negara lain di Asia, angka melek aksara di Indonesia tergolong baik. Dari data Bank Dunia, angka melek aksara di Indonesia tidak berbeda jauh dibandingkan dengan angka melek aksara penduduk di atas 15 tahun di Kawasan Asia Timur dan Pasifik pada tahun yang sama, yakni sebesar 95,74 persen.

Meskipun demikian, tingginya angka melek aksara di Indonesia belum sebanding dengan kualitas literasi di Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari kemampuan anak-anak Indonesia di bangku sekolah. Dari data BPS pada tahun 2017, hanya ada 6,06 persen siswa kelas 4 SD di Indonesia yang memiliki standar kemampuan membaca minimum yang baik. Sementara ada 46,83 persen siswa kelas 4 SD lainnya yang standar kemampuan membaca minimumnya masih kurang.

Data tersebut menunjukkan angka melek aksara masyarakat Indonesia belum berbanding lurus dengan pemahaman yang didapat dari bacaan. Kondisi ini salah satunya disebabkan oleh masih rendahnya minat membaca di Indonesia. World’s Most Literate Nations Ranked dari Central Connecticut State University pada tahun 2016 menempatkan Indonesia pada posisi ke-60 dari 61 negara dalam hal literasi dan praktik perilaku literasi.  Dalam penelitian ini, Indonesia hanya dianggap lebih baik dari Bostwana dalam hal literasi.

Gambaran tersebut juga diperparah dengan kondisi produksi dan distribusi buku di Indonesia. Menurut data Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), ada 44.327 judul buku baru yang didaftarkan ISBN di Perpustakaan Nasional pada tahun 2014. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan sebanyak 250 juta penduduk pada tahun 2014, hanya ada 177 judul buku yang diproduksi per 1 juta penduduk. Berdasarkan data dari International Publishers Association (2016), angka ini masih jauh dibandingkan dengan negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok (335 judul buku per 1 juta penduduk), Jepang (603), dan Korea Selatan (909).

Masalah lainnya untuk meningkatkan literasi di Indonesia adalah akses terhadap bahan bacaan. Masyarakat yang tinggal di wilayah Pulau Jawa lebih mudah mendapatkan akses terhadap bahan bacaan, khususnya buku, dibandingkan dengan masyarakat yang tinggal di luar Pulau Jawa. Kondisi ini dapat tercermin dari sebaran jumlah penerbit yang ada di Indonesia. Berdasarkan data IKAPI pada tahun 2015, 38 persen anggotanya berasal dari Provinsi DKI Jakarta, 52 persen anggota berasal dari provinsi lain di Pulau Jawa selain DKI Jakarta, dan hanya 10 persen anggota yang berasal dari luar Pulau Jawa. Ketimpangan lokasi penerbit inilah yang menyebabkan masyarakat di luar Pulau Jawa kesulitan mendapatkan buku.

Tingginya Harga Buku

Rendahnya minat baca di Indonesia juga diperkirakan dipengaruhi oleh tingginya harga buku. Masyarakat masih enggan membeli buku karena harga yang mahal. Setidaknya ada dua faktor yang menyebabkan tingginya harga buku di Indonesia: pertama, karena mahalnya biaya produksi, khususnya dalam hal percetakan dan kedua, karena terbatasnya jumlah buku yang dihasilkan per judul buku sehingga penerbitan menjadi kurang efisien.

Tingginya harga buku, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa juga disebabkan oleh keterbatasan sarana infrastruktur. Hal ini menyebabkan biaya ekspedisi menjadi lebih mahal. Pada akhirnya, harga jual buku di luar Pulau Jawa menjadi semakin tinggi. Alasan ini juga ditengarai menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat penjualan di daerah-daerah luar Pulau Jawa.

Insentif Pajak Untuk Buku

Sebagai upaya peningkatan minat baca masyarakat, pemerintah sebaiknya mengambil kebijakan dalam rangka menurunkan harga buku, khususnya di luar Pulau Jawa. Salah satu instrumen kebijakan yang dapat digunakan adalah kebijakan insentif fiskal. Dalam penerapannya, pemerintah dapat berupaya dengan cara memberikan subsidi barang (buku) atau pelaku perbukuan (penulis, penerbit, distributor, dan toko buku). Selain itu, pemerintah juga dapat menurunkan, menghapus, atau tidak memungut pajak untuk buku atau pelaku perbukuan.

Meskipun dianggap sebagai komoditas yang strategis bagi pembangunan manusia, buku merupakan salah satu barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia dengan tarif sebesar 10%. Meskipun demikian, pemerintah telah berupaya mengurangi beban pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.011/2013 yang berisi pembebasan PPN untuk buku pelajaran umum, kitab suci, dan buku pelajaran agama, serta semua buku yang mendapat pengesahan dari institusi terkait. Namun dalam praktiknya, masih banyak kendala teknis yang terjadi dalam hal penentuan jenis buku dan lemahnya koordinasi antar lembaga yang berwenang untuk membebaskan pajak.

Pelaku perbukuan, khususnya penerbit, sudah sering menyuarakan keinginan mereka agar pajak buku dibebaskan. Semboyan “no tax for knowledge” sering kali digaungkan agar posisi buku sebagai barang kebutuhan yang strategis dapat dibebaskan dari beban pajak. Mereka mengeluhkan PPN untuk bahan baku seperti kertas, tinta, dan alat-alat lainnya yang telah menambah biaya produksi mereka.

Kajian mengenai insentif pajak untuk buku pernah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada tahun 2017. Dalam penelitian tersebut, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memberikan insentif pajak pada buku. Pertama, PPN dibebaskan, dengan cara membebaskan PPN untuk buku yang akan dijual (tarif PPN 0%), namun produsen tidak bisa mengkreditkan pajak masukan dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kedua, PPN tidak dipungut, dengan cara membebaskan PPN buku yang akan dijual (tarif PPN 0%), namun produsen dapat mengkreditkan pajak masukan dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dalam kedua jenis insentif tersebut, konsumen tetap akan dibebaskan dari membayar PPN.

Jika pemerintah berkeinginan untuk menurunkan harga buku, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (2017) merekomendasikan untuk memberlakukan skema PPN tidak dipungut untuk seluruh jenis buku dibandingkan dengan PPN dibebaskan. Hal ini dilakukan agar produsen dan konsumen sama-sama dapat menikmati insentif pajak yang diberikan. Selain itu, harga buku yang dijual di pasaran akan menjadi lebih murah karena margin keuntungan yang diterima oleh produsen akan semakin besar dengan adanya fasilitas kredit pajak masukan. Dengan demikian, produsen tidak akan membebankan biaya produksi dari pajak masukan kepada konsumen.

Diberlakukannya insentif pajak tidak dipungut terhadap buku idealnya dapat menurunkan harga buku dan dapat memperbesar peluang tersebarnya akses buku ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Meskipun demikian, harga buku juga dapat ditentukan oleh berbagai hal, seperti popularitas buku dan harga bahan baku. Namun, demi meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, insentif perpajakan untuk buku perlu diterapkan agar semangat “no tax for knowledge” yang telah disuarakan dapat terwujud. (/niv)

Referensi

Bank Dunia. (2019). Education Statistics. Retrieved from World Bank: https://databank.worldbank.org/data/source/education-statistics-%5e-all-indicators

BPS. (2019). Retrieved from Badan Pusat Statistik: https://www.bps.go.id/

Central Connecticut State University. (2016). World’s Most Literate Nations. Retrieved from https://www.ccsu.edu/wmln/rank.html

IKAPI. (2018). Buku Indonesia dalam Angka. Retrieved from Ikatan Penerbit Indonesia: http://ikapi.org/2018/04/08/887/

International Publishers Association. (2016). Annual Report 2015-2016. Geneva.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. (2017). Kajian Kebijakan Insentif Pajak Penerbitan Buku. Jakarta.

 

Ditulis oleh:

Kanetasya Sabilla 

lulusan jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2012 dan melanjutkan pendidikan masternya di bidang International Development, The University of Manchester pada tahun 2015. Saat ini, dia bekerja sebagai peneliti pertama di Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*